Berita Terkini

Kamis, 30 Oktober 2025 16:54
53

Apa Itu Judicial Review di Mahkamah Konstitusi? Pemahaman Lengkap dan Contohnya

Yahukimo - Judicial review atau uji materiil adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel ini akan membahas secara lengkap apa itu judicial review, dasar hukumnya, siapa yang dapat mengajukannya, serta contoh kasus penting yang pernah terjadi di Indonesia. Pengertian Judicial Review di MK Secara sederhana, judicial review adalah proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. MK berperan sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan setiap peraturan yang disahkan oleh DPR dan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dalam praktiknya, jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan uji materi ke MK. Dasar Hukum Judicial Review di Indonesia Kewenangan MK dalam melakukan judicial review diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Selain itu, aturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Siapa yang Dapat Mengajukan Judicial Review? Menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, pihak yang berhak mengajukan permohonan judicial review adalah: Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat, Badan hukum publik atau privat, dan Lembaga negara. Syarat utama adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki kerugian konstitusional, artinya hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang tertentu. Proses Judicial Review di MK Berikut tahapan umum proses judicial review di MK: Pengajuan Permohonan Pemohon mengajukan berkas permohonan yang memuat alasan dan bukti bahwa suatu pasal dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Pemeriksaan Awal MK memeriksa kelengkapan administrasi dan legal standing pemohon. Jika memenuhi syarat, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Persidangan dan Pembuktian Dalam sidang, pemohon dapat menghadirkan ahli, saksi, atau dokumen pendukung. Pihak pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang juga diundang untuk memberikan keterangan. Musyawarah Hakim dan Putusan Hakim konstitusi akan melakukan musyawarah tertutup untuk mengambil keputusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Contoh Kasus Judicial Review di Indonesia Beberapa kasus penting judicial review yang pernah diputus oleh MK antara lain: Uji Materi UU KPK (2019) – Sejumlah pihak menguji perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah. Uji Materi UU Cipta Kerja (2020) – MK menyatakan UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Uji Materi Syarat Usia Calon Presiden (2023) – Perkara ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan pencalonan tokoh muda dalam pemilu. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa judicial review adalah mekanisme nyata bagi rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan menjaga agar hukum tetap sesuai dengan konstitusi. Pentingnya Judicial Review bagi Demokrasi Judicial review bukan hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga alat kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan adanya mekanisme ini, Indonesia dapat menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Melalui peran MK, rakyat memiliki ruang untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Judicial review di MK merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga tegaknya konstitusi Indonesia. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi produk hukum negara. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak warga negara, dan pengawal demokrasi.

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 15:41
6

Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Politik Demokratis Indonesia

Yahukimo - Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dalam sistem politik demokratis, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu lembaga yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Dari ketiga cabang tersebut, kekuasaan yudikatif memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan memastikan seluruh kebijakan negara berjalan sesuai konstitusi. Dua lembaga utama yang menjadi pilar penegakan hukum di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Keduanya berfungsi sebagai penjaga hukum, pelindung konstitusi, serta pengawal nilai-nilai demokrasi. MK Sebagai Penjaga Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang lahir dari hasil amandemen UUD 1945. Kehadiran MK menjadi bagian dari upaya reformasi konstitusi yang menegaskan pentingnya supremasi hukum dan konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia. 1. Fungsi dan Wewenang MK Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan utama dan satu kewajiban, yaitu: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk menjaga tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Artinya, setiap produk hukum maupun tindakan politik harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. 2. MK sebagai Pengawal Demokrasi Dalam konteks politik, MK memainkan peran penting dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan adil dan konstitusional. Salah satu fungsi paling menonjol adalah dalam penanganan sengketa hasil pemilu. Setiap kali terjadi perbedaan hasil antara peserta dan penyelenggara pemilu, MK menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan. Proses ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tetap dijaga melalui mekanisme hukum, bukan kekuasaan atau kekuatan massa. Dengan demikian, MK berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan politik dan prinsip hukum. Selain itu, MK juga kerap membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak warga negara. Hal ini membuktikan bahwa MK berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional rakyat. 3. MK dan Pendidikan Konstitusi Tidak hanya berperan dalam ranah yudisial, MK juga aktif dalam pendidikan publik mengenai konstitusi. Melalui program seperti “Mahkamah Konstitusi Goes to Campus” dan “Anugerah Konstitusi”, MK berupaya menanamkan kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan generasi muda. Ini penting karena demokrasi tidak hanya dijaga lewat lembaga, tetapi juga lewat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. MA Sebagai Penegak Keadilan dan Pelindung Hak Rakyat MA merupakan lembaga tertinggi dalam struktur peradilan Indonesia. Berbeda dengan MK yang berfokus pada konstitusi, MA bertugas menegakkan hukum melalui sistem peradilan di bawahnya. Keberadaan MA menjadi simbol nyata dari prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. 1. Tugas dan Fungsi MA MA memiliki kewenangan untuk mengadili kasasi, melakukan peninjauan kembali (PK), serta mengawasi seluruh pengadilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Fungsi utamanya adalah menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh Indonesia, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Sebagai lembaga puncak peradilan, MA juga berperan memberikan pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. 2. MA dalam Konteks Demokrasi Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berpendapat dan pemilu yang jujur, tetapi juga penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam konteks ini, MA memastikan bahwa hukum dijalankan tanpa intervensi politik. Melalui berbagai putusannya, MA sering kali menjadi benteng terakhir bagi rakyat dalam mencari keadilan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak-hak sipil atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, MA dapat memberikan koreksi melalui mekanisme hukum yang sah. Selain itu, MA juga berperan dalam menjaga integritas peradilan nasional. Dengan adanya sistem pengawasan internal dan eksternal, MA berupaya memastikan bahwa hakim-hakim di seluruh Indonesia bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. 3. Reformasi Peradilan Dalam dua dekade terakhir, MA melakukan berbagai reformasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya dengan menerapkan sistem e-court dan e-litigation yang memudahkan masyarakat mengakses layanan peradilan secara digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi dalam layanan publik di bidang hukum. Sinergi MK dan MA dalam Menegakkan Demokrasi Meskipun memiliki ruang lingkup berbeda, MK dan MA merupakan dua sisi dari satu tujuan besar yaitu menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia. MK menjaga agar sistem politik berjalan sesuai konstitusi, sementara MA memastikan penerapan hukum dilakukan secara adil dan berimbang. Beberapa bentuk sinergi antara MK dan MA terlihat dalam: Peningkatan kualitas hakim konstitusi dan hakim agung melalui pendidikan dan pelatihan bersama. Koordinasi dalam pembinaan hukum nasional, terutama dalam hal sinkronisasi antara hukum formal dan substansi konstitusional. Penerapan prinsip keterbukaan informasi, yang memperkuat akuntabilitas lembaga yudikatif di mata publik. Dengan kolaborasi yang harmonis, kedua lembaga ini mampu memperkuat pondasi negara hukum demokratis, di mana setiap kebijakan politik dan keputusan hukum selalu berlandaskan pada konstitusi dan keadilan. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari proses pemilu atau kebebasan berbicara, tetapi juga dari sejauh mana hukum ditegakkan secara adil dan konstitusional. Di sinilah peran MK da MA menjadi sangat krusial. MK menjaga agar kekuasaan politik tidak melampaui batas konstitusi, sementara MA memastikan keadilan dapat dirasakan seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Sinergi keduanya mencerminkan semangat negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Ke depan, tantangan demokrasi Indonesia akan semakin kompleks. Namun selama MK dan MA tetap konsisten dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, maka cita-cita untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan akan tetap terjaga.

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 12:01
13

Warisan Leluhur Papua Pegunungan: Makna di Balik Koteka, Sali, dan Taring Babi

Yahukimo - Di antara kabut tebal yang menyelimuti lembah dan pegunungan Papua, tersimpan kisah panjang tentang kehidupan yang bersatu dengan alam. Masyarakat Papua Pegunungan hidup dengan kesederhanaan, namun di balik kesederhanaan itu, melekat nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun lewat simbol-simbol adat, koteka, sali, dan taring babi. Ketiganya bukan sekadar perlengkapan tubuh, melainkan lambang identitas, harga diri, dan hubungan manusia dengan leluhur serta tanah kelahirannya. Apa itu Koteka, Sali dan Taring Babi? Koteka Koteka adalah pakaian tradisional laki-laki dari wilayah papua pegunungan, dulu koteka dipakai setiap hari oleh laki-laki untuk bekerja dikebun atau beraktifitas di sekitar kampung, koteka biasanya dipakai dalam upacara adat dan budaya saat upacara bakar batu, pernikahan adat atau penyambutan tamu. Koteka kini sudah jarang karena masyarakat sudah mengenal pakaian modern, namun koteka masih di sering dipakai dalam pertunjukan budaya dan festival daerah saat masyarakat ingin membawa tarian tradisional, seperti pada Festival Lembah Baliem di Wamena. Bagi laki-laki Papua Pegunungan, koteka adalah simbol kejantanan dan kedewasaan yang terbuat dari kulit buah labu hutan yang dikeringkan, koteka dikenakan dengan penuh kebanggaan. Bentuknya sederhana, namun menyimpan filosofi mendalam tentang kehormatan diri dan kesetiaan terhadap adat. Suku yang biasanya menggunakan koteka adalah Suku Dani, Suku Lani, Suku Yali, Suku Mee dan Suku Damal, namun setiap suku memiliki cara dan bentuk pemakaian yang berbeda, ada yang menjulang ke atas, ada pula yang mengarah ke depan. Semua itu mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya yang hidup di tanah pegunungan. Sali Sementara itu, Sali atau biasa di kenali dengan rok rumbai adalah pakaian tradisional yang biasanya digunakakn oleh Perempuan Papua dari Suku Dani, Suku Lani, Suku Yali dan Suku Mek. Sama seperti koteka, Sali juga dulu dipakai sehari-hari maupun upacara adat seperti bakar batu dan pernikahan, namun Sali kini sudah jarang karena Masyarakat sudah mengenal pakaian modern, namun Sali masih sering dikenakan dalam festival budaya, pameran seni, atau lomba tari tradisional. Sali dibuat dari serat kulit kayu atau alang-alang, sali menandakan kedewasaan seorang perempuan dan kesiapannya memikul tanggung jawab sebagai ibu dan penjaga kehidupan. Setiap helai serat yang disusun menjadi sali mengandung makna kerja keras, keuletan, dan kasih yang tak pernah padam. Dalam setiap gerak mama-mama Papua yang berjalan di kebun atau menenun noken, sali melambai lembut seperti kisah panjang perjuangan perempuan yang menjaga harmoni keluarga dan alam. Taring Babi Taring babi atau bahasa daerahnya Yake biasanya digunakan oleh laki-laki papua sebagai pelengkap penampilan adat laki-laki Papua saat mengenakan pakaian tradisional, suku-suku yang biasanya menggunakan Taring Babi ini Adalah Suku Dani, Suku Lani, Suku Yali dan Suku Ngalum. Biasanya Taring Babi dikenakan sebagai kalung, hiasan kepala dalam upacara adat atau dipakai di hidung. Bagi masyarakat pegunungan, babi bukan sekadar hewan ternak, tetapi simbol kekayaan dan kebanggaan. Taring babinya melambangkan keberanian, status sosial, dan pencapaian hidup. Semakin besar dan melengkung taring yang dikenakan, semakin tinggi pula kehormatan seseorang di mata masyarakatnya. Harmoni dalam Simbol Koteka, sali, dan taring babi membentuk satu kesatuan harmoni budaya yang menggambarkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, antara kekuatan dan kelembutan, antara keberanian dan kasih sayang. Di tengah arus modernisasi, simbol-simbol ini menjadi pengingat bahwa akar budaya tidak pernah hilang, melainkan terus hidup di hati masyarakat Papua Pegunungan. Warisan leluhur ini bukan hanya tentang pakaian atau hiasan tubuh, tetapi juga tentang cara hidup yang selaras dengan alam dan menghormati ciptaan Tuhan. Dari koteka yang berasal dari buah labu, sali dari serat tumbuhan, hingga taring babi yang didapat dari hasil ternak, semuanya menunjukkan keterhubungan manusia dengan alam sekitarnya. Di sanalah letak keindahan sejati budaya Papua — sederhana, alami, namun penuh makna.

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 12:00
10

Dasar Hukum Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu

Yahukimo - Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pemilih, KPU tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, dibentuklah badan ad hoc, yaitu lembaga sementara yang membantu pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Apa yang Dimaksud dengan Badan Ad Hoc Badan ad hoc adalah lembaga sementara yang dibentuk khusus untuk membantu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Badan ini hanya aktif selama tahapan Pemilu berlangsung dan akan dibubarkan setelah seluruh proses selesai. Beberapa contoh badan ad hoc di bawah KPU antara lain: PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) – bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan. PPS (Panitia Pemungutan Suara) – bertugas di tingkat desa atau kelurahan. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) – bertugas di TPS. PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) – membantu pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Mereka semua adalah bagian penting dari pelaksana Pemilu di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dasar Hukum Pembentukan Badan Ad Hoc Pembentukan badan ad hoc memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KPU dapat membentuk badan ad hoc di setiap tingkatan untuk membantu pelaksanaan Pemilu agar berjalan lancar, efektif, dan merata di seluruh daerah. Namun, untuk pelaksanaannya badan ad hoc masih menghadapi berbagai tantangan seperti PPK, PPS dan KPPS. Tantangan dalam pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017: Kondisi wilayah yang sulit Kurangnya tenaga yang terlatih Masyarakat belum paham aturan, dan Masalah jaringan dan Teknologi Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 juga mengatur lebih rinci tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara Pemilu. PKPU tersebut menjelaskan mekanisme rekrutmen, masa kerja, wewenang, serta hak dan kewajiban para anggota badan ad hoc. Walaupun sudah ada PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembentukan badan ad hoc, pelaksaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan dalam pelaksanaan PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Sulitnya rekrutmen petugas Kondisi daerah yang sulit di jangkau Fasilitas dan Teknologi terbatas Kesejahteraan dan Keamanan petugas Dengan adanya dasar hukum yang jelas ini, keberadaan badan ad hoc bukan sekadar panitia sementara, tetapi merupakan bagian resmi dari struktur penyelenggara Pemilu yang sah dan diakui oleh negara, namun agar berjalan lebih baik perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kendala di lapangan dan memberi perhatian lebih kepada para petugas ad hoc. Peran Penting Badan Ad Hoc dalam Penyelenggaraan Pemilu Badan ad hoc berperan sebagai ujung tombak KPU di lapangan. Mereka memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai aturan, mulai dari pendataan pemilih, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Selain itu, badan ad hoc juga menjadi penghubung langsung antara KPU dan masyarakat, sehingga kehadiran mereka sangat menentukan kelancaran proses demokrasi di daerah. Khusus di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis seperti wilayah pegunungan atau terpencil, badan ad hoc menjadi garda terdepan dalam menjamin terselenggaranya Pemilu secara adil dan merata. Badan ad hoc merupakan bagian penting dari sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Meskipun bersifat sementara, keberadaannya memiliki landasan hukum yang kuat dan berperan besar dalam memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Melalui kerja sama antara KPU dan badan ad hoc di setiap tingkatan, diharapkan proses Pemilu dapat berlangsung jujur, adil, transparan, dan demokratis demi tercapainya cita-cita bangsa.

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 20:42
18

Hipere dan Keladi sebagai Pangan Lokal yang Mengakar di Tanah Yahukimo

Yahukimo - Kabupaten Yahukimo dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan keragaman budayanya, tetapi juga karena kearifan lokal masyarakatnya dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil bumi sendiri. Dua jenis pangan utama yang menjadi kebanggaan masyarakat Yahukimo adalah hipere (ubi jalar) dan keladi (talas), yang sejak lama menjadi makanan pokok sekaligus pengganti beras di berbagai distrik. Lebih dari sekadar makanan, hipere dan keladi adalah simbol kemandirian, kebersamaan, dan kecintaan terhadap alam serta budaya lokal. Warisan Leluhur yang Masih Hidup Bagi masyarakat Yahukimo, hipere dan keladi adalah warisan leluhur yang menghidupi generasi demi generasi. Dari distrik Dekai, Sumo, Amuma, Anggruk hingga Kurima, masyarakat masih menanam dan mengolah dua bahan pangan ini secara tradisional. Teknik bakar batu cara memasak menggunakan batu panas dan bahan makanan yang disusun berlapis menjadi bagian penting dari budaya Yahukimo. Dalam tradisi ini, hipere dan keladi tidak hanya dihidangkan sebagai makanan, tetapi juga sebagai simbol rasa syukur dan persaudaraan antarwarga. Hipere Sebagai Makanan Pokok dari Tanah Pegunungan Hipere tumbuh subur di tanah pegunungan Yahukimo tanpa perlu pupuk atau pengairan khusus. Kandungan gizinya tinggi, kaya serat, serta memiliki beragam jenis warna seperti putih, kuning, dan ungu. Selain dikonsumsi harian, hipere juga hadir dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam konteks budaya, hipere melambangkan kerja keras, kesederhanaan, dan keteguhan masyarakat Yahukimo untuk menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Keladi Sebagai Sumber Energi dari Lembah dan Sungai Berbeda dengan hipere, keladi (talas) tumbuh di wilayah lembah dan pinggiran sungai. Teksturnya lembut dan rasanya netral, cocok dipadukan dengan lauk tradisional seperti ikan sungai, sayur hutan, atau daging hasil berburu. Bagi masyarakat di distrik-distrik lembah, keladi bukan hanya sumber energi, tetapi juga simbol ketekunan dan rasa syukur atas berkat alam Yahukimo. Simbol Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal Meskipun beras kini lebih mudah dijangkau di beberapa wilayah perkotaan, masyarakat Yahukimo tetap mempertahankan hipere dan keladi sebagai makanan utama. Hal ini mencerminkan kemandirian pangan lokal yang telah terbentuk secara turun-temurun. Kemandirian ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan potensi alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada pasokan luar daerah. Upaya ini sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan pelestarian budaya lokal. Makna Sosial dan Filosofis Hipere dan Keladi Lebih dari sekadar pangan, hipere dan keladi memiliki nilai sosial dan filosofis yang mendalam. Dalam tradisi bakar batu, misalnya, hidangan hipere menjadi lambang persatuan, perdamaian, dan gotong royong. Ketika masyarakat berkumpul untuk menikmati hasil bumi bersama, mereka sejatinya sedang meneguhkan tali persaudaraan dan semangat hidup bersama yang menjadi fondasi budaya Yahukimo. Menjaga Warisan di Tengah Arus Perubahan KPU Kabupaten Yahukimo memandang bahwa pelestarian nilai-nilai budaya dan kemandirian masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang berakar pada kearifan lokal. Sebagaimana masyarakat menjaga hipere dan keladi sebagai warisan leluhur, demikian pula nilai-nilai demokrasi perlu dipelihara dengan semangat kebersamaan, kejujuran, dan cinta tanah air. Melalui ketahanan pangan lokal yang kuat, masyarakat Yahukimo menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menjaga jati diri dan kebanggaan sebagai orang Yahukimo. Hipere dan keladi bukan sekadar pengganti beras. Keduanya adalah lambang kehidupan, kemandirian, dan keteguhan hati masyarakat Yahukimo dalam menghadapi perubahan zaman. Kearifan lokal ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah daerah terletak pada kemampuan menjaga warisan leluhur sambil melangkah menuju masa depan yang berdaulat dan sejahtera.

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 20:09
19

Moderator Adalah: Pengertian, Tugas, dan Fungsinya dalam Debat Pemilu

Dalam sebuah debat pemilu, keberadaan moderator memiliki peran krusial dalam mengelola dinamika diskusi. Mereka tidak hanya seorang pembawa acara, namun juga seorang pengendali jalannya debat agar tetap terarah, adil, dan bermakna. Namun, apa sebenarnya tugas dari seorang moderator? Artikel ini akan membahas terkait pengertian, tugas, dan fungsi seorang moderator debat pemilu. Pengertian Moderator Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu sebuah kegiatan diskusi. Moderator juga sering dijumpai dalam acara diskusi atau debat. Tugas seorang moderator adalah memimpin mengatur, dan memandu kegiatan diskusi. Moderator juga memiliki hak untuk memilih siapa yang diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi pernyataan penyaji. Lebih lanjut, moderator diartikan sebagai seseorang yang bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya sebuah diskusi atau acara baik secara langsung maupun virtual. Moderator berfungsi sebagai fasilitator antara narasumber dan audiens yang memastikan proses atau jalannya diskusi berlangsung secara efektif dan efisien. Tugas Moderator Dalam praktik debat pemilu, seorang moderator memiliki tugas utama yakni mengarahkan jalannya keseluruhan poroses debat dan tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu peserta atau bersikap netral. Selain itu tugas moderator adalah memandu serta memimpin jalannya proses debat. Seorang moderator harus menguasai bahan yang akan diperdebatkan. Lebih lengkap tugas moderator debat adalah sebagai berikut: Memandu, memimpin, dan memastikan kelancaran proses debat Sebelum debat dimulai, moderator wajib memaparkan norma atau aturan debat yang harus peserta patuhi. Jika ada pendukung para peserta debat maka aturan juga dipaparkan untuk dipatuhi oleh pendukung setiap peserta debat. Saat debat berlangsung, moderator bertugas menjadi wasit atau penengah. Memberikan peringatan kepada peserta debat maupun kepada pendukung peserta debat jika dalam jalannya debat terdapat pembicaraan yang tidak relevan atau melenceng dari topik utama. Menyampaikan hasil debat atau Kesimpulan. Hal-hal yang harus Dimiliki oleh Moderator Seorang moderator harus mempersiapkan beberapa hal penting. Berikut hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang moderator: Menguasai topik yang akan dibahas Moderator wajib menguasai topik yang akan dibahas dalam debat. Moderator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembahasan dan argument yang disampaikan peserta debat relevan dengan topik yang dibahas. Bersikap netral dan objektif Moderator dilarang bersikap bias atau condong kepada salah satu pihak Ketika debat berlangsung. Moderator diwajibkan bersifat objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya supaya tercipta keadilan dalam kegiatan debat bagi tiap pesertanya. Mempunyai kemampuan mengobservasi dan mendengarkan dengan baik Moderator diharapkan mampu memberikan perhatian kepada setiap respon dari peserta debat, baik respon verbal (secara lisan) maupun respon non verbal (bahasa tubuh). Mempunyai sikap yang tenang tetapi tegas Terkadang dalam perdebatan akan ada hal-hal yang bisa memicu adu mulut atau bahkan perkelahian. Pada situasi ini, moderator diwajibkan bersikap tegas kepada seluruh peserta debat maupun pendukung peserta debat. Sikap tegas ini juga harus diimbangi oleh sikap tenang serta tidak mudah terpancing. Contoh Moderator Debat dalam Debat Capres dan Cawapres Ira Koesno (Debat ke-1 Capres dan Cawapres 2014 dan Debat ke-1 Capres dan Cawapres 2019) Prof Ahmad Erani Yustika (Debat ke-2 Capres dan Cawapres 2014) Hikmanto Juwana (Debat ke-3 Capres dan Cawapres 2014) Dwikorita Karnawari (Debat ke-4 Capres dan Cawapres 2014) Sudharto P. Hadi (Debat ke-5 Capres dan Cawapres 2014) Imam Priyono (Debat ke-1 Capres dan Cawapres 2019) Tommy Cokro dan Anisha Dasuki (Debat ke-2 Capres dan Cawapres 2019) Alfito Deanniva Gintings dan Putri Ayuningtyas (Debat ke-3 Capres dan Cawapres 2019) Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi (Debat ke-4 Capres dan Cawapres 2019) Balques Manisang dan Tomy Ristanto (Debat ke-5 Capres dan Cawapres 2019) Moderator bukan hanya pembawa acara biasa, tetapi juga kunci sukses dalam setiap acara debat. Melalui peran seorang moderator, seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, dan membangun komunikasi dua arah yang konstruktif.

Selengkapnya