Yahukimo – Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU mungkin sering berhadapan dengan situasi dimana fakta dilapangan mungkin berbeda dengan ketentuan hukum. Inilah dua istilah hukum yang sering digunakan, de facto dan de Jure!

Pengertian :

Sama – sama berasal dari bahasa Latin, dengan makna yang berbeda. De facto artinya ” kenyataannya” sedangkan de Jure artinya ”menurut hukum” atau ”secara hukum”. Singkatnya, de facto berdasar atas kondisi yang sebenarnya terjadi, sedangkan de jure berdasarkan kondisi yang seharusnya terjadi menurut hukum.

De facto (kenyataan)

• Kondisi yang ada dan terjadi dalam kenyataan sehari – hari. Ini bisa berupa data pemilih yang sebenarnya terdaftar, keberadaan TPS, atau bahkan dinamika politik dilapangan.

De jure (hukum)

• Status yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan. Misalnya mencakup status sah sebuah parpol, syarat sahnya seorang calon, atau prosedur pemilu yang diatur dalam UU.

Perbedaan antara kondisi de facto dan de jure tidak jarang menimbulkan tantangan bagi KPU. Oleh karena itu, KPU memiliki peran penting untuk menjembatani antara fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil harus melihat dan mempertimbangkan kenyataan yang ada tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Dengan memahami perbedaan de facto dan de jure, masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti bagaimana KPU bekerja dalam menjaga proses demokrasi agar tetap adil, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik agar pemilu dapat berjalan secara transparan dan berintegritas.