Yahukimo - Kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui aturan kewarganegaraan, negara menentukan siapa yang diakui secara hukum sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban penuh. Artikel ini akan membahas asas-asas kewarganegaraan dalam hukum Indonesia serta bagaimana asas tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Pemilu.

Pengertian Asas Kewarganegaraan

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, warga negara terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jenis-Jenis Asas Kewarganegaraan

Secara umum, asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Berdasarkan kelahiran asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius soli. Sedangkan berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan terdiri dari asas persamaan hukum dan persamaan derajat. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Maryanto, berikut jenis-jenis asas kewarganegaraan seseorang.

Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

1. Asas ius sanguinis, bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya.
2. Asas ius soli, disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan.

Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

1. Asas persamaan hukum, adalah asas yang memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan status kewarganegaraan keduanya sama.
2. Asas persamaan derajat, adalah asas yang memandang bahwa perkawinan tidak menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing.

Penerapan Asas Kewarganegaraan di Indonesia

Penerapan asas kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2006, yang mengutamakan asas kewarganegaraan tunggal, namun mengakui asas-asas lain seperti ius sanguinis (keturunan) dan ius soli (tempat lahir) secara terbatas, serta memperbolehkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur hingga usia 18 tahun, dengan tujuan menciptakan hubungan erat warga negara dengan Indonesia dan menghindari dwikewarganegaraan penuh, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang diatur undang-undang. 

Penerapan dalam praktik:

• Kelahiran: Anak lahir di Indonesia dari orang tua WNI otomatis WNI (ius sanguinis). Anak lahir di luar negeri dari orang tua WNI juga WNI.
• Pewarganegaraan (Naturalisasi): Orang asing dapat mengajukan kewarganegaraan jika memenuhi syarat, melalui proses aktif (naturalisasi biasa) atau pasif (istimewa).
• Perkawinan: Pasangan WNI berhak mengajukan kewarganegaraan, namun tetap tunduk pada asas tunggal. Jika WNI menikah dengan WNA, anak-anaknya mendapat kewarganegaraan ganda terbatas.
• Gugurnya Kewarganegaraan: WNI yang memiliki kewarganegaraan lain (kecuali anak di bawah 18 tahun) akan kehilangan status WNI-nya. 

Hubungan Asas Kewarganegaraan dengan Hak Pilih

Asas kewarganegaraan memiliki hubungan yang sangat erat dan fundamental dengan hak pilih. Hubungan ini didasarkan pada konsep bahwa status kewarganegaraan adalah prasyarat utama untuk menjalankan hak pilih dalam suatu negara demokrasi. Berikut adalah rincian hubungannya:

1. Status Kewarganegaraan sebagai Prasyarat Utama

Pada dasarnya, hak pilih (hak untuk memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum suatu negara secara eksklusif diberikan kepada individu yang secara sah diakui sebagai warga negara dari negara tersebut. Kewarganegaraan bertindak sebagai pintu masuk yang menentukan keanggotaan seseorang dalam komunitas politik suatu bangsa.

2. Hak Politik Melekat pada Status Warga Negara

Hak pilih adalah salah satu hak politik paling mendasar yang melekat pada status kewarganegaraan. Ini mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara.

3. Asas Mempengaruhi Batasan Hak Pilih

Cara suatu negara menerapkan asas kewarganegaraan (misalnya, ius soli, ius sanguinis, atau kewarganegaraan ganda terbatas) secara tidak langsung memengaruhi jumlah populasi yang pada akhirnya akan memiliki hak pilih.

Peran KPU dalam Memverifikasi Kewarganegaraan Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral dalam memverifikasi kewarganegaraan pemilih untuk memastikan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Peran utama KPU meliputi:

• Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih: KPU secara berkelanjutan (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan/PDPB) mengumpulkan dan memperbarui data pemilih. Ini mencakup pencocokan data dengan database kependudukan nasional.
• Koordinasi dengan Dukcapil: KPU berkoordinasi erat dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data pemilih yang dikumpulkan dicocokan dengan database Kemendagri untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan.
• Pencocokan dan Penelitian (Coklit): Petugas KPU di lapangan (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Pantarlih) melakukan Coklit, yaitu mendatangi rumah-rumah warga untuk memverifikasi data pemilih secara langsung. Dalam proses ini, status kewarganegaraan dan kepemilikan dokumen identitas yang sah (seperti KTP-el atau Paspor Indonesia) menjadi fokus verifikasi.
• Penyisiran WNA: KPU secara khusus fokus menyisir nama Warga Negara Asing (WNA) yang secara tidak sengaja masuk dalam daftar pemilih, terutama di daerah-daerah dengan populasi WNA yang signifikan. Jika ditemukan WNA dalam DPT, KPU akan segera mencoret atau menyatakan status mereka Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
• Pelibatan Masyarakat dan Pengawas: KPU meminta bantuan masyarakat dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melaporkan jika menemukan adanya WNA atau individu yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.
• Dasar Hukum: Proses ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang tahapan dan penyusunan daftar pemilih, untuk memastikan kerahasiaan data dan validitas pemilih. 

Asas kewarganegaraan dalam hukum Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga identitas negara sekaligus menentukan hak politik warga. Keterkaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu sangat kuat, mulai dari penentuan siapa yang berhak memilih hingga siapa yang berhak tampil sebagai peserta pemilu. Dengan memahami asas-asas tersebut, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana negara mengatur kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi.

Referensi:

Detik.com