Yahukimo - Politik Etis merupakan kebijakan kolonial Belanda yang diperkenalkan pada awal abad ke-20 kepada masyarakat Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia karena membuka jalan bagi munculnya pendidikan modern dan gerakan nasional. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik etis mulanya terlihat menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak penyimpangan dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam penerapan politik etis. Berikut kami akan bahas pengertian hingga dampak politik etis.

Pengertian Politik Etis

Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi, selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, tidak sesuai dengan ekspektasi dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda.

Latar Belakang Munculnya Politik Etis

Di mulai dari Belanda yang kekurangan penghasilan karena banyak perang melawan bangsa Indonesia. Belanda tidak punya pemasukan, dan harus memutar otak supaya penghasilan banyak lagi. Akhirnya, terwujudlah tanam paksa atau cultuurstelsel yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal van Den Bosch. Intinya, saat itu masyarakat Hindia (sekarang Indonesia) dipaksa untuk menanam berbagai komoditas yang akan diekspor. Keuntungannya untuk Belanda, dan rakyat Hindia tidak mendapatkan apa-apa.

Berkat tanam paksa, Belanda berhasil mengumpulkan uang sebanyak 187 juta gulden. Sementara, banyak petani Hindia yang saat itu ditemukan meninggal karena keletihan dan kelaparan akibat tanam paksa ini. Fakta inilah yang membuat tanam paksa justru mendapat banyak kritik dari kaum liberal di Belanda. Mereka merasa Belanda tidak adil karena sudah memeras habis-habisan negara jajahan demi mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Theodor van Deventer, ahli hukum Belanda saat itu menulis pemikirannya, salah satunya lewat tulisan berjudul Een Ereschulda atau Hutang Kehormatan yang dimuat di harian De Gids tahun 1899.

Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan, utang budi ini harus dibayar dengan bentuk apapun, termasuk dengan cara mendirikan sekolah-sekolah untuk warga pribumi. Harapannya, pendirian sekolah ini akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Hindia di masa yang akan datang.

Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina sampai memberikan pidato terkait kesejahteraan negara jajahan. Sejak saat itulah pada 17 September 1901 Politik Etis diberlakukan.  

Tiga Program Utama Politik Etis

Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

2. Edukasi

Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

3. Emigrasi

Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa.

Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.

Dampak Politik Etis terhadap Masyarakat Indonesia

• Dampak Positif Politik Etis

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij. Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

• Dampak Negatif Politik Etis

Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Dalam program edukasi, pemerintah kolonial Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Peran Politik Etis dalam Memicu Pergerakan Nasional

Melalui pendidikan:

• • Program pendidikan membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan ala Barat, yang sebelumnya terbatas.
  • Melalui pendidikan ini, lahir golongan terpelajar dan intelektual yang memiliki pemikiran maju dan kritis.
  • Mereka menyadari kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah dan membentuk kesadaran nasional untuk meraih kemerdekaan.
  • Pendidikan juga menjadi modal untuk membentuk pergerakan yang terorganisir, bukan sekadar perjuangan fisik tradisional.

Melalui kesadaran akan hak:

• • Kebijakan ini, terlepas dari niat awalnya untuk melayani kepentingan kolonial, tanpa sengaja membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai bangsa.
  • Masyarakat mulai menyadari ketidakadilan dan mulai berupaya memperjuangkan hak-haknya, yang menjadi awal dari gerakan nasional.

Munculnya organisasi pergerakan:

• • Golongan terpelajar yang lahir dari pendidikan kemudian menjadi pelopor pembentukan berbagai organisasi pergerakan nasional.
  • Salah satu contoh paling awal adalah Budi Utomo, yang didirikan oleh para alumni sekolah kedokteran STOVIA. 

Politik Etis merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena membuka akses pendidikan dan memicu lahirnya gerakan nasional. Walaupun implementasinya tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat pribumi, dampaknya sangat besar terhadap lahirnya nasionalisme yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Referensi :

Sardiman AM, Lestariningsih AD. (2017) Sejarah Indonesia. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.