Yahukimo - Polarisasi politik menjadi fenomena yang semakin sering dibicarakan, terutama dalam era media digital dan kompetisi politik yang semakin terbuka. Ketegangan antarpendukung, perbedaan pandangan yang semakin tajam, hingga menurunnya ruang dialog menjadi tanda bahwa polarisasi bisa berdampak luas bagi masyarakat. Untuk memahami akar masalah ini, penting untuk melihat apa itu polarisasi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya.

Apa Itu Polarisasi Politik?

Polarisasi politik adalah kondisi ketika masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih kelompok dengan pandangan politik yang saling bertentangan secara tajam. Kata ‘polarisasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pembagian atas dua bagian. Perbedaan tersebut tidak hanya sebatas opini, tetapi juga melibatkan emosi, identitas, dan loyalitas terhadap kelompok tertentu. Pada titik ekstrem, polarisasi membuat kompromi sulit terjadi dan diskusi publik menjadi penuh kecurigaan.

Polarisasi politik mudah terjadi di suatu daerah atau negara yang warganya punya komitmen kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau kandidat. Polarisasi ini yang akan memecah masyarakat karena suatu kelompoknya beranggapan memiliki prinsip atau pandangan yang paling benar dibanding kelompok lain. Kelompok lain akan dianggap salah dalam pandangan politik dan moralitasnya.

Penyebab Utama Polarisasi Politik

1. Identitas Kelompok dan Loyalitas Politik

Polarisasi sering tumbuh ketika masyarakat mengaitkan pilihan politik dengan identitas diri. Saat politik menjadi bagian dari diri seseorang, kritik terhadap tokoh atau kelompok tertentu dianggap sebagai serangan pribadi.

2. Peran Media dan Algoritma Media Sosial

Media sosial, berperan besar dalam memperkuat polarisasi. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga seseorang terjebak dalam “ruang gema” (echo chamber) yaitu hanya mendengar pandangan yang serupa dengan dirinya.

3. Kampanye Politik yang Konfrontatif

Beberapa strategi politik memanfaatkan isu-isu sensitif seperti etnis, agama, atau ideologi untuk memperoleh dukungan. Narasi yang dibangun secara sengaja dapat memperdalam perpecahan antarwarga.

4. Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan ekonomi sering menjadi bahan bakar ketidakpuasan. Ketika ketidakadilan dirasakan, isu politik menjadi lebih mudah memecah masyarakat, karena kelompok tertentu merasa tidak terwakili.

5. Penyebaran Informasi Palsu dan Hoaks

Hoaks politik dapat menyulut ketegangan, terutama jika menyasar kelompok tertentu atau menyebarkan narasi provokatif. Tanpa literasi digital yang baik, masyarakat lebih mudah terpengaruh informasi yang tidak akurat.

Dampak Polarisasi Politik terhadap Demokrasi

Polarisasi politik akan membawa dampak yang buruk karena terbelahnya masyarakat menjadi dua bagian besar. Berikut beberapa dampak yang dapat muncul dari polarisasi:

• Merusak Institusi Demokrasi Suatu Negara

Polarisasi dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal tersebut tentu memicu timbulnya tindakan otoriter dan munculnya keputusan yang merugikan Masyarakat.

• Pelecehan Terhadap Institusi Kepresidenan

Institusi kepresidenan dapat berdampak karena terdorongnya kandidat yang ekstrem dan memperkuat peran partai politik dalam pemilihan presiden. Hal tersebut dapat menggagalkan institusi kepresidenan untuk mewakili kepentingan masyarakat secara luas dan lebih mementingkan agenda pribadi.

• Menghilangkan Kredibilitas Partai Politik

Kredibilitas partai politik juga dapat turun karena polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Polarisasi politik dapat membuat minat masyarakat pada politik menurun dan merasa tidak puas. Bahkan bisa juga menimbulkan aksi demonstrasi masyarakat.

• Meningkatkan Intoleransi Masyarakat

Kondisi sosial dapat lebih parah jika terjadi polarisasi politik. Konflik antar kelompok masyarakat akan mudah muncul akibat adanya gesekan antara kedua kubu.

• Melemahkan Proses Pembuatan Undang-undang

Polarisasi akan menghalangi dan menghambat proses pengambilan suatu keputusan. Legislator dapat terhambat sehingga publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah akibat kebijakan yang lama untuk disahkan.

Polarisasi Politik di Era Media Sosial

Di era digital saat ini ,media sosial merupakan hal yang sangat lumrah di miliki oleh setiap orang. Tidak memandang umur bahkan tempat maupun status. Situs Data Reportal - Global Digital Insight yang merupakan situs web yang menyediakan laporan gratis tentang penggunaan sosial media yang ada di Indonesia. Menurut Data Reportal pengguna internet di Indonesia mencapai 66,5% dari total populasi keseluruhan, padahal 21,3% masyarakat Indonesia berusia 0-12 tahun.

Di masa sekarang yang masyarakatnya sangat dekat dengan media sosial, komunikasi dan informasi yang diperoleh sangat mudah dan cepat tersebar. Media sosial memberikan ruang untuk publik berkomunikasi dengan mudah tanpa batas tergantung opini dan ideologi yang mereka percaya lebih benar. Disamping nilai positif kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, fenomena polarisasi politik juga semakin tajam terjadi di masyarakat. Selain itu media sosial juga terkadang menjadi tempat untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk merusak pandangan masyarakat terkait paham tertentu termasuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Fenomena polarisasi politik yang terjadi di sosial media merupakan salah satu tantangan besar bagi nilai-nilai persatuan yang menjadi salah satu poin dasar negara Indonesia. Banyaknya paham-paham serta opini masing-masing dianggap benar yang memperlemah persatuan di tengah masyarakat.  

Contoh Polarisasi Politik di Indonesia

Fenomena polarisasi politik terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019. Kandidat pasangan yang maju pada waktu itu mempertemukan Joko Widodo - Ma’aruf Amin dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Dalam publikasi Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia, masyarakat melihat bahwa kedua paslon tersebut merupakan figur yang berseberangan dalam banyak hal. 

Posisi berseberangan kedua paslon tersebut pun membuat para pendukung cepat terbentuk. Tema yang diusung oleh kedua paslon juga berbeda. Paslon yang satu berbicara penguatan kawasan pinggiran di Indonesia. Sementara paslon satunya menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di kancah internasional.

Satu paslon menggandeng kelompok nasionalis, sementara paslon satunya menghimpun para kelompok Islam. Dari perbedaan posisi tersebutlah polarisasi politik makin jelas terjadi di masyarakat. Bahkan polarisasi yang kuat juga membuat para pemilih tidak ragu untuk menunjukkan keberpihakan mereka di ruang publik dan media sosial. 

Cara Meredam dan Mencegah Polarisasi Politik

1. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila

Di dalam pemahaman dan pandangan masyarakat di Indonesia bisa menjadi metode pencegahan dan penyelesaian perihal polarisasi politik yang ada di Indonesia. Menurut Emilia Palonen, dosen senior pada Universitas Helsinki, seorang peneliti ahli di bidang teori wacana dan pakar politik, polarisasi dan komunikasi, populisme dan demokrasi, tata kelola partisipatif lokal, dan perencanaan, mengatakan polarisasi politik merupakan alat politik yang diartikan untuk membatasi batas antara “kita” dan “mereka” dan untuk memata-matai kelompok yang dirasa sebagai tatanan moral.

Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup (way of life) apabila nilainya diimplementasikan bisa menjadi solusi dan tidak menimbulkan efek buruk polarisasi politik. Nilai-nilai yang tertera pada rumusan setiap sila yang ada pada Pancasila sebagai landasan filosofis yang dipercaya, dianggap serta diyakini (hakikat, nilai-nilai, dan norma-norma) yang paling konkret, paling baik, paling adil, paling bijaksana dan paling sesuai sebagai dasar NKRI.

2. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai Keharmonisan Bhineka Tunggal Ika

NKRI adalah bangsa yang majemuk terdiri dari beraneka suku bangsa, ras, budaya, agama dan memiliki wilayah yang luas. Dalam merealisasikan kehidupan berbangsa, negara Indonesia memiliki pondasi yang dikenal dengan pilar-pilar kebangsaan atau 4 (empat) konsensus dasar berbangsa.

Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kesepakatan dasar yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu. Keberadaan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhineka Tunggal Ika diantaranya nilai toleransi, nilai gotong royong, dan nilai keharmonisan.

3. Partai Politik Sebagai Pendukung Tata Kelola Pemerintah dan Warga Negara yang Baik

Partai politik mesti aktif dalam memainkan perannya karena parpol memiliki peran khusus agar pemilu dapat berjalan secara demokratis. Peranan parpol memposisikan parpol pada posisi pusat (political centrality). Posisi pusat ini mempunyai 2 dimensi : Pertama, Ketika parpol telah berhasil mengagregasikan segala kepentingan serta nilai yang ada di Masyarakat. Kedua, parpol merupakan satu-satunya bagian yang bisa menerjemahkan keperluan dan nilai dalam masyarakat menuju wadah legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.

Polarisasi politik merupakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya menyangkut urusan politik, tetapi juga relasi sosial dan identitas warga. Dengan memahami definisi, faktor pemicu, dan cara mengatasinya, kita dapat mulai membangun ruang dialog yang lebih sehat dan memperkuat persatuan bangsa. Pada akhirnya, demokrasi yang kuat hanya dapat tercapai jika masyarakat mampu menghargai perbedaan dan mengedepankan kepentingan bersama.