Yahukimo – Pemilihan Umum (Pemilu) sering kali dipandang sebagai proses modern yang didominasi oleh lembaga negara dan partai politik. Namun, terdapat pilar senyap yang memiliki peran krusial, yaitu Tokoh Adat. Di banyak wilayah di Indonesia, terutama yang memiliki ikatan budaya yang kuat, Tokoh Adat akan memastikan nilai-nilai demokrasi dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal dan berjuang pada kedamaian.

Peran Penting Tokoh Adat dalam Pemilu

Tokoh Adat memiliki peran penting dalam Pemilu karena mereka bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan sistem demokrasi modern dengan kearifan lokal, serta beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Legitimasi Moral dan Kohesi Sosial: Tokoh Adat (seperti Kepala Suku, Raja, Penghulu, atau Tetua Adat) memiliki legitimasi moral yang sangat kuat, sering kali lebih dihormati daripada otoritas formal negara di tangkat desa atau komunitas terpencil.

• Menjaga Kohesi, mereka adalah simbol pemersatu komunitas. Dalam Pemilu, peran mereka adalah memastikan perbedaan pilihan politik tidak merusak ikatan persaudaraan dan gotong royong yang telah lama menjadi pondasi kehidupan adat.
• Kepercayaan, masyarakat adat cenderung lebih percaya pada imbauan dari Tokoh Adat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politik uang, dan memilih pemimpin yang berintegritas, karena imbauan tersebut didasarkan pada nilai-nilai leluhur yang sakral.

2. Penjaga Integritas dan Nilai Demokrasi: Tokoh Adat bertindak sebagai benteng pertama dalam menolak praktik buruk Pemilu, seperti politik iuang, intimidasi, atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

• Pendidikan Politik Lokal, mereka menerjemahkan konsep demokrasi modern ke dalam bahasa dan filosofi adat yang mudah dipahami, sehingga memastikan partisipasi masyarakat didasarkan pada kesadaran, bukan paksaan.
• Kontrol Sosial, melalui hukum dan sanksi adat, mereka dapat memberikan tekanan sosial yang efektif terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan kecurangan atau melanggar norma-norma Pemilu.

3. Resolusi Konflik Pasca-Pemilu: Pemilu berpotensi menciptakan gesekan dan perpecahan di masyarakat. Dalam hal ini, Tokoh Adat memainkan peran “Juru Damai” yang tidak tergantikan. Seperti berikut:

• Mekanisme Adat, ketika konflik terjadi akibat perbedaan hasil atau pilihan, Tokoh Adat dapat menggunakan mekanisme resolusi konflik adat (seperti musyawarah mufakat atau sidang adat) yang cepat dan diakui secara luas oleh komunitas.
• Stabilitas, keputusan yang diambil melalui jalur adat seringkali lebih mengikat dan menenangkan, memastikan bahwa ketegangan politik dapat segera diselesaikan sehingga Pemilu berakhir dengan kedamaian dan stabilitas di komunitas.

Peran Tokoh Adat di Indonesia jauh melampaui simbol seremoni semata. Mereka adalah pemegang kunci kearifan lokal, penjaga hukum tidak tertulis, dan pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial-ekologi. 

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang Kampung Adat

Peraturan yang mengatur mengenai Kampung Adat di Provinsi Papua adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.

Perda ini merupakan turunan dari semangat Otsus yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan mengakui keberadaan Kampung Adat sebagai pemerintah formal yang memiliki kewenangan khusus.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Perda kampung Adat meliputi:

• Pengakuan dan Kedudukan: Memberikan pengakuan dan perlindungan kepada Kampung Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
• Pemerintah Kampung Adat: Susunan pemerintahan desa disesuaikan dengan sistem adat (seperti sistem keondoafian atau sebutan lainnya), yang terdiri dari Kepala Kampung Adat dan Penguasa Adat.
• Wewenang dan Tugas: Tugas dan fungsi pemerintahan Kampung Adat diatur berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang diwariskan secara turun meniurun.
• Keuangan Kampung Adat: Mengatur sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan Kampung Adat.

Tokoh Adat tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga terlibat aktif dalam memoderasi proses politik. Berikut merupakan contoh peran penting Tokoh Adat yang ada di daerah, yaitu:

• Papua: Ondofolo/Ondoafi (Kepala Suku) memegang otoritas penting dalam memastikan partisipasi politik dan keamanan Pemilu. Mereka memegang peran kunci dalam memobilisasi warga untuk menggunakan hak pilih dan menjaga netralitas serta kedamaian selama masa kampanye dan pencoblosan.

Tantangan dan Harapan

Meskipun perannya vital, Tokoh Adat menghadapi tantangan besar, yaitu tarik-menarik antara menjaga nilai adat dan tekanan politik. Modernisasi juga terkadang membuat peran mereka kurang relevan, terutama di kalangan pemilih muda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu secara formal melibatkan Tokoh Adat dalam tahapan sosialisasi dan pengawasan. Kerjasama ini harus dirancang untuk memberdayakan, bukan mengintervensi agar power moral yang dimiliki oleh Tokoh Adat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga kualitas demokrasi.

Sehingga pada akhirya, Pemilu yang damai dan berintegritas  bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga cerminan dari kekuatan Tokoh Adat. Dalam konteks Indonesia yang berarti menunjukkan bahwa Tokoh Adat merupakan kunci yang menyandingkan kemajuan demokrasi modern dengan kekayaan nilai-nilai luhur Nusantara.

Singkatnya, peran Tokoh Adat adalah sentral. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan demokrasi tidak hanya berjalan sesuai mekanisme KPU, tetapi juga mencerminkan etika serta moral yang hidup di masyarakat.