Apa Itu Yudikatif? Ini Tugas dan Wewenangnya dalam Pemerintahan
Yahukimo - Pada dasarnya, di suatu negara memiliki badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masingnya memiliki tugas serta peran tertentu supaya negara dapat berjalan dengan baik. Orang awam pasti berpikir bahwa badan eksekutif adalah milik presiden dan wakilnya, badan legislatif adalah milik DPR, sementara badan yudikatif adalah milik kejaksaan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Berikut dijelaskan dalam artikel ini apa sebetulnya itu yudikatif, tugas, dan wewenangnya dalam pemerintahan.
Apa Itu Lembaga Yudikatif ?
Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga yang berada dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum.
Lembaga yudikatif berperan dalam fungsi kekuasaan kehakiman dalam pemisahan kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Lembaga yudikatif pada dasarnya terdiri dari berbagai pengadilan dan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hukum.
Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif
-
- Menerima dan memeriksa perkara
Lembaga yudikatif menerima permohonan perkara atau kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Mereka memeriksa kasus-kasus tersebut, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat.
- Memberikan putusan dan keputusan
Lembaga yudikatif memiliki tugas untuk memberi putusan dan keputusan. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, lembaga yudikatif memberikan putusan atau keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku.
Lembaga yudikatif memiliki putusan yang mencakup keputusan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan, sanksi atau pemulihan yang diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar hukum, atau keputusan tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan kasus tersebut.
- Melaksanakan putusan
Lembaga yudikatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Mereka dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk menjamin penegakan putusan dan menjaga integritas hukum.
- Penyelesaian alternatif sengketa
Lembaga yudikatif memiliki tugas lain seperti memberikan penyelesaian alternatif sengketa.
Selain penyelesaian melalui persidangan, lembaga yudikatif juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui metode alternatif, seperti mediasi atau arbitrase.
Lembaga yudikatif dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai atau penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.
- Pengawasan dan penegakan hukum
Lembaga yudikatif memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dan legislatif.
Mereka dapat menguji keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Memberikan interpretasi hukum
Lembaga yudikatif memiliki tugas memberikan interpretasi hukum. Mereka memutuskan bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam kasus-kasus yang mereka hadapi, dan keputusan-keputusan mereka menjadi preseden hukum yang dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
Lembaga yang Termasuk dalam Kekuasaan Yudikatif di Indonesia
Lembaga-lembaga yang termasuk dalam kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga tertinggi negara yang mempunyai wewenang penuh atas kekuasaan hukum dan kehakiman. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Hakim Agung yang diamanahkan dengan kekuasaan kehakiman.
- Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan kemurnian konstitusi.
- Komisi Yudisial
Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yudikatif yang independent dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lainnya dalam suatu negara. Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.
Contoh Kasus Nyata dan Putusan Pengadilan yang Mengilustrasikan Fungsi dan Wewenang Yudikatif
Beberapa contoh kasus dan putusan pengadilan di Indonesia yang menggambarkan fungsi dan wewenang yudikatif secara konkret adalah:
1. Fungsi penegakan hukum: Kasus kopi sianida Jessica Wongso
- Kasus: Pada tahun 2016, Mirna Salihin meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang mengandung sianida. Jessica Wongso, yang merupakan teman Mirna, didakwa sebagai pelaku pembunuhan.
- Wewenang yudikatif:
- Mengadili perkara pidana: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan kasus ini untuk mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan alat bukti yang ada. Proses persidangan melibatkan pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti.
- Memutus perkara: Majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso, membuktikan bahwa dirinya bersalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- Meninjau kembali (upaya hukum): Setelah putusan Pengadilan Negeri, kasus ini berlanjut ke tingkat banding dan kasasi. Proses ini menunjukkan peran yudikatif dalam memberikan hak kepada terpidana untuk meninjau kembali putusan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA).
2. Fungsi pengujian undang-undang (judicial review): Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden
- Kasus: Pada tahun 2023, sejumlah pihak mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
- Wewenang yudikatif (MK):
- Menguji undang-undang: Sesuai dengan fungsinya, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Permohonan tersebut menuntut agar MK mengubah atau membatalkan pasal yang mengatur batas usia minimal capres-cawapres.
- Memutus perkara dengan putusan final: Setelah melalui proses persidangan dan mendengarkan berbagai pihak, MK mengeluarkan putusan. Putusan MK mengabulkan sebagian permohonan, yang mengakibatkan perubahan tafsir hukum mengenai syarat usia dan memungkinkan seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri meskipun usianya belum 40 tahun.
- Implikasi: Putusan MK ini memiliki dampak politik dan hukum yang signifikan, menunjukkan peran penting lembaga yudikatif dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
Hubungan Yudikatif dengan Eksekutif dan Legislatif
Hubungan lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya.
Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga. Intinya saling melengkapi dan mengawasi dalam sistem trias politica untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan hukum.
Pentingnya Yudikatif dalam Menegakkan Keadilan dan Demokrasi
- Menegakkan supremasi hukum: Memastikan semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, diberlakukan sama di hadapan hukum dengan penerapan yang adil dan konsisten.
- Menyelesaikan sengketa: Memberikan putusan terhadap perselisihan hukum antarpihak, baik individu maupun lembaga negara.
- Melindungi hak asasi manusia: Memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui putusan-putusan pengadilan.
- Menjadi penjaga konstitusi: Melalui Mahkamah Konstitusi, yudikatif berperan sebagai pengawal konstitusi untuk memastikan seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah selaras dengan hukum tertinggi negara.
- Mengawasi jalannya demokrasi: Memiliki wewenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum serta membubarkan partai politik yang melanggar hukum.
- Mencegah penumpukan kekuasaan: Berperan dalam sistem trias politica dengan menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan wewenang.
Menjaga independensi: Independensi lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjamin transparansi dan keadilan, serta menjaga kepercayaan publik.