Yahukimo - Divisi Hukum merupakan bagian penting dalam struktur KPU yang berperan menjaga aspek hukum serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Divisi ini berfungsi sebagai pengawal integritas dan legalitas seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu.

Tugas Divisi Hukum

Tugas utama divisi ini meliputi penyusunan, sosialisasi, serta pelaksanaan regulasi terkait pemilu. Selain itu, divisi hukum juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan dan penjelasan hukum kepada penyelenggara di semua tingkatan agar tidak terjadi pelanggaran prosedural selama proses berlangsung.

Divisi ini juga menangani penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Bawaslu, DKPP, serta Mahkamah Konstitusi untuk menangani setiap laporan atau gugatan hasil pemilu.

Dalam aspek pengawasan, divisi ini bertugas memantau kinerja internal penyelenggara agar seluruh pegawai dan anggota KPU mematuhi kode etik. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU.

Selain pengawasan internal, Divisi Hukum juga berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar seluruh pihak memahami hak, kewajiban, serta sanksi yang berlaku selama penyelenggaraan pemilu.

Dengan komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi, Divisi Hukum dan Pengawasan menjadi benteng utama integritas KPU. Melalui kerja keras dan kedisiplinan, divisi ini memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum.