Jayapura - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yahukimo secara proaktif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Februari 2025 di Hotel Horison. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Laporan Evaluasi atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemilu di masa mendatang.

FGD Hasilkan Rekomendasi Konkret Demi Pemilu yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Kegiatan ini krusial diselenggarakan guna mengidentifikasi secara mendalam berbagai permasalahan, tantangan, serta keberhasilan yang terjadi selama proses Pilkada. Pada Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, tokoh adat, Aparatur Negara, dan perwakilan partai politik. Keterlibatan pihak eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan evaluasi bersifat objektif dan komprehensif.

FGD ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan terperinci. Hasil evaluasi yang komprehensif ini menjadi kunci utama dalam merumuskan perbaikan sistem, prosedur, dan regulasi yang akan diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya, demi mewujudkan proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas di Yahukimo.

Evaluasi Menyeluruh Kinerja Penyelenggara

FGD ini bertujuan untuk melakukan audit kinerja secara menyeluruh, terutama pada aspek-aspek krusial yang khas di Kabupaten Yahukimo. Pembahasan utamanya meliputi:

• Kinerja Badan Ad Hoc: Evaluasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait integritas, kecepatan, dan akurasi kerja.
• Manajemen Logistik: Penilaian terhadap pendistribusian dan pengamanan logistik di wilayah yang memiliki medan geografis sulit.
• Penerapan Sistem: Telaah ulang terhadap efektifitas penggunaan sistem pemilihan lokal (seperti Noken atau Ikat) dan integrasinya dengan sistem teknologi KPU.

Perbaikan Sistem Pemilu di Masa Depan

Koordinator Divisi Rendatin dan Data KPU Yahukimo, Niko Bahabol, menegaskan pentingnya laporan ini sebagai dasar pembenahan internal.

"Kami tidak hanya mengevaluasi hasil, tetapi prosesnya. Laporan evaluasi ini adalah dokumen penting yang akan menjadi peta jalan bagi KPU Yahukimo untuk mencegah  kendala teknis dan administrasi pada pemilihan di masa depan," ujar Niko.

Hasil dari FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan terperinci, yang akan menjadi acuan strategis bagi KPU Yahukimo dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi lokal.

Masukan untuk KPU Provinsi dan KPU RI

KPU Yahukimo berharap rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI, khususnya dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif untuk wilayah dengan kompleksitas geografis dan budaya seperti Yahukimo