Salah satu jenis sistem perwakilan berimbang adalah perwakilan proporsional tertutup, di mana pemilih tidak dapat memilih kandidat secara langsung dan hanya dapat memberikan suara untuk partai politik secara keseluruhan. Pemilih menggunakan lambang atau simbol partai untuk menentukan pilihan mereka; surat suara hanya mencantumkan nama partai politik.

Dalam sistem ini, partai politik memiliki kendali penuh atas siapa yang tercantum dalam daftar calon dan siapa yang terpilih. Misalnya, calon pertama dan kedua dari suatu partai politik akan terpilih jika partai tersebut memenangkan dua kursi di suatu daerah pemilihan, hanya calon nomor satu yang akan terpilih jika partai tersebut hanya memenangkan satu kursi.

Indonesia menganut sistem perwakilan proporsional tertutup untuk pemilu dari tahun 1955 hingga 1999. Namun setelah pemilu tahun 2004 sampai 2019, sistem tersebut diubah menjadi sistem perwakilan proporsional terbuka.

Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup

Berikut kelebihan dari sistem proporsional tertutup :

1. Karena sistem proporsional tertutup memiliki biaya pemilu yang lebih rendah daripada sistem proporsional terbuka, maka dianggap mampu mengurangi korupsi politik dan politik uang.
2. Partai politik sebagai kekuatan intelektual. Dalam sistem ini, partai politik memainkan peran penting dalam membawa kebijakan dan gagasan ke parlemen. Menguatkan tanggung jawab partai politik, partai politik bertanggung jawab penuh dalam menentukan daftar calon dan calon terpilih, sehingga dapat memperkuat kontrol partai terhadap kader yang akan duduk di parlemen.
3. Mudah bagi publik untuk menilai efektivitas partai politik dalam sistem proporsional tertutup ini dengan melihat kualitas dan susunan pejabat terpilih.

Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup :

1. Mengandalkan nepotisme dan oligarki. Dalam sistem proporsional tertutup, pengaruh partai politik terhadap daftar calon dapat mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nepotisme dan oligarki. Hal ini dapat menghambat kemajuan demokrasi dan pemerataan pengembangan calon-calon yang kompeten.
2. Pemilih dan calon kandidat tidak memiliki kedekatan. Pemilih tidak dapat secara langsung memilih kandidat dengan pendekatan ini. Oleh karena itu, pemilih dan kandidat tidak memiliki hubungan personal. Akibatnya, keterlibatan dan kepercayaan pemilih terhadap kandidat yang mewakili mereka dapat berkurang.
3. Karena partai politik memilih kandidat, mereka kurang aspiratif. Kandidat dapat memprioritaskan tujuan partai daripada kebutuhan dan tujuan pemilih tertentu. Akibatnya, inisiatif dan tingkat representasi politik kandidat terpilih dapat menurun.
4. Masyarakat cenderung memilih partai politik secara keseluruhan, dan pendidikan politik semakin berkurang. Karena mereka tidak terlibat secara aktif dalam memilih kandidat tertentu yang mereka rasa paling mewakili kepentingan mereka, hal ini dapat menurunkan pengetahuan politik dan keterlibatan aktif publik dalam pemilu.